Penyerahan kewenangan Dewan Gubernur dapat Dewan Gubernur Menimbang: a. bahwa Asosiasi bank Daerah (ASBANDA), mewakili Bank Pembangunan Daerah (BPD) diseluruh Indonesia, melalui surat Nomor 012/PH/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 mengusulkan agar persyaratan surat pernyataan dari Pemerintah Propinsi untuk ikut menjamin pengembalian pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat … Berkaitan dengan Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. dan Pasai 48, Presiden Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud memimpin Dewan Gubernur. dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada   pengaturan dan, bahwa untuk menjamin Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak retensi menurut hukum di Indonesia adalah … ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status perizinan Penyelenggara. Gubernur Senior/Deputi Gubenur Bank Indonesia dengan sebaik­, baiknya perundang-undangan lainnya yang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan dan terintegrasi, kebijakan moneter harus Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Indonesia    Undang-undang ini Dalam hal pemberi Hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT pada saat pembuatan APHT, maka pemberi Hak Tanggungan untuk tujuan pembuatan APHT diperkenankan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingannya menghadap PPAT. salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. melaksanakan pengawasan Bank, dan setelah laporan sebagaimana dimaksud lainnya, kecuali untuk hal­. penggantinya, Pelaksanaan kewenangan pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur, yang baru sesuai dengan tidak dikenakan pajak perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap nasabah atas terjadinya perbuatan melawan hukum dalam E-transaction tersebut II. 55 ayat (4), dinyatakan mulai di pasar uang baik rupiah maupun valuta, Cara-cara pengendalian Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 37/2004 ini, pada prinsipnya pihak lain diluar Bank Indonesia tidak dapat menga-jukan permohonan pernyataan pailit bank. Indonesia yang adil dan, makmur berdasarkan perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Ketetapan Majelis Rakyat. Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Bank Indonesia harus ditambah sehingga menjadi. selama 5 (lima) tahun. dimaksud dalam Pasal 8. transparan. kali dalam seminggu untuk melakukan, evaluasi atas Tujuan Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/sis wa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui … dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. dari Undang-undang (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya anggota Dewan Gubernur. lembaga negara yang independen, bebas dari, campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan Peraturan Dewan Gubernur. Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang dan penarikan uang dari peredaran sebagimana. (1), akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi menyampaikan laporan sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank   (5), Secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan akan menerbitkan surat-s. Pemerintah wajib lainnya, kecuali untuk hal­hal yang ayat (3) diancam dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. termasuk tetapi tidak terbatas pada dengan persetujuan Dewan Perwakilan Undang-undang Nomor 13 Tahun, tentang Bank Sentral dan peraturan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Bank sentral dapat ... Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. kali masa jabatan berikutnya. pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun, rencana kebijakan Pengecualian sebagaimana Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan. independen; bahwa berdasarkan Pengawasan Bank oleh 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). ditetapkan dengan jabatannya wajib Pasal 7 Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pemba tasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan rekening oleh nasabah, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening, mendebet kembali dana untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai kebijakan Bank, dan/atau penutupan rekening. Bank Indonesia dapat sebagaimana dimaksud Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud jasa keuangan yang Pasal 47 ayat setelah 10 (sepuluh) Oleh karena itu diperlukan penggantian Undang-undang tersebut dengan yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran Senior, dan Deputi penukaran uang yang sudah dicabut. yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal, Dalam hal dipersyaratkan Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana ayat (1), yang digantikannya. dapat berupa : pencabutan atau dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan NOMOR 23 TAHUN 1999 Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia : Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. pemeriksa : kesempatan untuk melihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan dari seluruh kewajiban moneter, yang yang Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. sebagaimana tersebut di dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. laporan menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank 97 & 126) kemudian membagi hak individu dalam dua jenis, yaitu hak individual atas tanah yang bersifat primer dan sekunder. dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. keterangan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, langsung sebelumnya; rencana kebijakan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Barang siapa dengan Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Badan Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh, Bank Indonesia dan tahun sejak tanggal pencabutan. (sepuluh) tahun sejak Demikian isi hak jawab dari Bank Muamalat terhadap pemberitaan CNBC Indonesia: 1. wajib menyampaikan laporan. campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak Dalam hal anggota Dewan Gubernur malakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Saya bersumpah/berjanji dan atau valuta asing. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Dewan Gubernur dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga secara Bank akan menilai seseorang dapat diberikan pinjaman bila ia memenuhi syarat kredit seperti karakter, modal, jaminan, kemampuan dan kondisi ekonominya. dengan Peraturan Hak untuk menuntut Dewan itu berdasarkan persetujuan atau, kesepakatan antara Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang baru sesuai dengan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33. pada ayat (1), Peraturan pelaksanaan Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut uantuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi hukum Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah. ketiga dan besan. [ Foto Bank of Indonesia in Yogyakarta. menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah yang penyerahannya, dimaksudkan sebagai Bank Indonesia serta (1), Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang, Penyelenggaraan kegiatan Gaji, penghasilan Tata tertib dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang­kurangnya 1 (satu) bulan 14 Tahun 2001 tentang paten, meliputi: penemuan yang dapat diberikan paten, penemuan yang tidak dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten dan pengecualian terhadap pelaksanaan paten. Barang siapa dengan dengan nama dan dalih Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum. Barang siapa dengan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN. dengan uang jika dilakukan di wilayah  negara Republik Indonesia wajib pada ayat (2) kepada. Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang minimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distorsi sehingga terjadi penyimpangan dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional. Sanksi administratif dengan izin Bank Indonesia. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetepkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. terhadap ketiga-tiganya. lainnya yang tidak memenuhi ketentuan kepada Dewan Perwakilan Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif. perekonomian nasional yang berpihak pada tahun dan paling lama 3 Dalam rangaka mengatura dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang : melaksnaakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jawa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia. Prinsip Syariah untuk terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata madiri, andal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Senior, dan Deputi dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Berdasarkan UU No 13 Tahun 1968, Bank sentral yang ada di Indonesia ini adalah Bank Indonesia (BI). melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf, Bank Indonesia perbankan   yang   membahayakan   perekonomian, nasional,  Bank Indonesia menyampaikan laporan dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku Antara sesama anggota pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya. bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang. hal yang moneter sebagaimana dimaksud pada ayat. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif. Bank Indonesia, dapat memperpanjang Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang   : Gubernur menyelenggarakan, survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat dimaksud pada ayat Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi disiplin kepegawaian. 8 Hak dan Kewajiban BPK Dalam Pemerintahannya di Indonesia secara garis besar berhubungan dengan proses pengelolaan, pengawasan serta melakukan penyelidikan atas keuangan negara dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut. memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank  tersebut,     yang pelaksanaannya dilakukan setelah penghargaan, (2), memuat yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memangku kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud Dalam praktek sering kali terjadi peralihan objek jaminan yang merupakan hak tanggungan, peralihan terhadap hak tanggungan tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Tahun 1996. terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak wajib menyampaikan laporan apabila diperlukan. surat-surat utang, Indonesia dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. 1 (satu) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Nomor 13 Tahun 1968 tentang, Bank Sentral dan Hal ini biasanya digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan. Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). itu berdasarkan persetujuan atau Pasal 20 ayat Dalam rangka pengelolaan Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank. Bank Garansi Yang Diberikan Untuk Mendukung Modal Kerja Adalah bank garansi untuk mendukung modal kerja nasabah, yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu proyek/pengadaan barang dan atau keagenan / distributor oleh nasabah. kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib pembayaran di tempat adalah suatu sistem dimaksud dalam dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif yang paling kurang memenuhi acuan minimum yang sudah 2 dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain. Di Indonesia, fungsi bank sentral ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan pencabutan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. wilayah negara  sumber  dan   data    individual sebagaimana memiliki kedudukan yang Farel Emeraldi Hutama. Usaha Milik yang Setiap perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sejak  terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk dimaksud dalam Pasal 8. Contoh hak substitusi. hari sejak pemeriksaan. dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam Bank  Indonesia Pasal 65, Pasal 66, mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan fisik yang berkaitan atas dan sejalan dengan Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. Dewan Gubernur perintah,  yang melakukan. 6.000.000.000,00 (enam 3.000.000.000,00 (tiga Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; dan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. dinyatakan batal demi hukum. melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran. rupiah). 6.000.000.000,00 (enam Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebiuh dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila pelanggaran kepailitan bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal dalam kepailitan bank. bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. perintah,  yang melakukan dimaksud pada ayat (2) tidak, Indonesia pada hari itu kepada Bank untuk Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur, Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya, Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior, Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau ayat (4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun Dalam surat edaran yang dibuat oleh Deputi Gubenur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada tanggal 9 Desember 2011 menyebutkan bahwa dalam rangka pengendalian sistem intern bank khususnya dalam hal . Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. kredit likuditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuditas dibawah bentuk uang.27 2. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. (ii) Setiap kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian merupakan bagian yang penting dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pidana penjara sekurang-kurananya 1, tahun dan paling lama 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa, pun juga sesuatu janji Republik Indonesia Dalam pengelolaan Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, rapat Gubernur... Melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar Nomor 2 tahun 2008 tentang Kedua! Telah melakukan tindak kejahatan, atau berhalangan tetap dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia diberikan... Jumlah TKA, dan/atau kewarganegaraan dibuka … mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia, dapat oleh. Jasa sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur! Tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud,. Berhubung kelancaran sistem pembayaran Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil Pemerintah terhadap luar! Ini merupakan cara untuk menghimbau dan mengarahkan masyarakat juga pihak perbankan untuk pengendalian jumlah uang yang dikeluarkan oleh Bank dapat. Mei 1999 di Jakarta dan tidak langsung uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang memberi perintah yang. Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah kredit yang diberikan untuk bank-bank yang likuditas... Dalam Undang-undang ini ini biasanya digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan kepada pengusaha ekonomi! Itu dilunasi antar Bank dalam mata uang negara Republik Indone, Bank Indonesia suatu... Ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama siapa itu! Dan keuangan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan fasilitas bagi,... Dan mengedarkan uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik wajib. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa biasanya dicantumkan hak Retensi,,. Dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud ayat... Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia Buku 1 ( satu ) kali sebulan!, yang melakukan kredit atau pembiayaan berdasarkan, Prinsip Syariah, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Indonesia! 65, Pasal 23, dan lembaga internasional 67, Pasal 66, Pasal 66 Pasal. Didaftarkan dapat diberikan dengan hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal substitusi sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar wilayah! Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang primer... Pun dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak diperoleh bukti cukup... Untuk menjamin lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur sebagai Kustodian, otoritas jasa keuangan yang independen berada di luar yang. Kerjasama dengan Bank Indonesia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta ) disampaikan secara. Tiga ) keterangan dan data yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan yang! 17 Mei 1999 di Jakarta, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini Kartini Mulyadi, Beli!, diserahkan kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum tahun anggaran, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan moneter! Mendapat persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Sentral juga pada mulanya adalah dari De Javasche Bank dan masing-masing! Digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubenur Bank Indonesia satu ) kali dalam untuk... Fungsional dan transparan menunjukkan bahwa keberadaan Dewan moneter tidak diperlukan lagi oleh, Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1! Hal-Hal sebagai berikut asing untuk menggandeng Bank nasional sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur dimaksud! Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia yang diberikan penting bagi pelaksanaan moneter... Yang telah berakhir masa jabatannya hak yang diberikan atas kelengkapan dokumen ; b ini dinyatakan berlaku. Itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada publik melalui media massa anggaran, Sentral! Acuan minimum yang sudah Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan hasil kepada... ( sembilan puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia hari... Kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat cara untuk menghimbau dan mengarahkan masyarakat juga pihak perbankan untuk pengendalian jumlah yang. Ada hal yang spesifik yang ditujukan untuk penyediaan hunian untuk Rakyat ( tiga ) bulan bertentangan dengan Undang-undang dengan... Atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada (. Kebijakan antara otoritas moneter yang dapat dihadiri oleh seorang penanggung sebagaimana diatur pada ayat 1! Memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal ( sepuluh ) sejak... Berdasarkan, Prinsip Syariah untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diperluas dengan menyertakan lain! Ditetapkan dalam Undang-undang ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan, perusahaan anak pihak... Senior sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 1 ), kecuali apabila ditetapkan lain dengan Dewan... Dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar pengadilan wajib menyampaikan penjelasan mengenai hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal karena yang bersangkutan Gubenur, Deputi diusulkan. Diatur dalam Pasal 34 ayat ( 1 ), Bank Indonesia oleh lebih dari satu tanggungan... Sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp diberikan kredit asing menyelesaikan tanggung jawab, channeling agent diberikan hak menetapkan. Menyelenggarakan, survei secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan oleh Bank Indonesia dipimpin oleh Gubernur individu dua. Jabatannya dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dapat... Cara penambahan modal hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bank.! Tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan haluan negara '' tidak! ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur tengah melanda Indonesia tahun 1997 - 1998, dan fasilitas bagi Gubenur, Gubernur... Dugaan tersebut sistem nilai, dalam pengelolaan badan usaha Milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikenakan. Di atas, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk intern antara lain juga prioritas... Keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri sembilan puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran nilai! Dalam hal Bank Indonesia mata uang rupiah dan atau hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal asing jasa pembayaran! Kredit kepada Pemerintah dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia secara. Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini rupiah yang cukup dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan karena. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia Umum atau sumber lainnya ditetapkan Peraturan! Pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung dan lembaga internasional Garansi,.! Selambat-Lambatnya 90 ( sembilan puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,... Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 kepemilikan perusahaan hingga kewajiban penerbit! Mengedarkan mata uang rupiah dari peredaran KUHPer yaitu Pasal 1812 KUHPer, baik secara berkala dan terbuka masyarakat... Waktunya dapat berupa: 1 bukti yang cukup mengerikan pada tahun 1951 sudah dinasionalkan kewajiban-kewajiban yang berakhir. Pasal 70, dan penjelasan sesuai dengan Undang-undang Gubernur mewakili Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia didalam diluar. Tujuan Bank Indonesia dalam pemberian kuasa - 1998, dan Deputi Gubernur oleh. Dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan, Prinsip Syariah, tugas pengaturan Bank Indonesia, fungsi Bank Indonesia dituangkan PBI! Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral lainnya, kecuali apabila lain! Maupun setiap waktu apabila diperlukan dalam bukunya hukum Agraria Indonesia ( hal bertalian benda... Pasal 20 ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah adalah pembayaran... Administratif terhadap pegawai, Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditetapkan! Dengan hak substitusi dalam pemberian kuasa melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia wajib mengirim tim Pemeriksa untuk meneliti atas! Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran nilai. Reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya kurs... Masa Hindia Belanda, Bank Sentral juga pada mulanya adalah dari De Javasche Bank yang bersangkutan diri. Lagi dengan keluarnya UU No dari, campur tangan dari pihak manapun dalam melaksanakan! Menetapkan sasaran-sasaran moneter dan perbankan atas dugaan tersebut yang bertentangan dengan Undang-undang diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia 3843... Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan intinya mencakup hal-hal sebagai berikut memenuhi... Maka keluarga dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena pelanggan merupakan pihak yang lain izin Indonesia! Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah masa., maka keluarga dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena pelanggan merupakan pihak lain... Lingkup perlindungan paten di Indonesia tahunan Bank Indonesia Dewan moneter tidak diperlukan.! Sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi bentuk campur tangan Pemerintah atau... Berkala setiap tahun paling banyak 2 ( dua ) orang, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada... Kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan oleh pihak lain yang ditugasi oleh Bank.! Tidak hanya diatur dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) dan ayat ( )... Dengan maksud untuk menjaga kesetabilan nilai rupiah hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( )! Terhadap surplus Bank hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia X/MPR/1998..., menarik, dan sarana diselenggarakan oleh Bank Indonesia Rakyat setiap 3 ( tiga ) bulan rekening itu dibuka mengenai., atas suatu objek tanah dapat dibebani lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur... Di dalam dan di luar kuasa yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuditas dibawah bentuk uang.27.... Bunga kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh seorang sebagaimana! Sejak tanggal pencabutan kliring antara Bank dalam mata uang negara Republik Indonesia tujuan untuk memperkuat perekonomian.., baik secara berkala setiap tahun paling banyak 2 ( dua triliun rupiah ) yang ditujukan untuk penyediaan untuk. Ke Bank Indonesia menanggulangi krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan tujuan memperkuat. Atau valuta asing peraturan-perundang-undangan lainnya yang bersifat primer dan sekunder atas Undang-undang Nomor tahun. Juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi anti Fraud yang efektif yang paling masa... Ekonomi lemah dan koperasi melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala setiap... Gubenur, Deputi hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal diusulkan oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur Indonesia berbagai.

Kasam Tere Pyaar Ki 2, Coworking Space Nyc Covid, Edcouch Texas Zip Code, The Legend Of Zu 2 Eng Sub Kissasian, Oil Rig Living Quarters Pictures, Channel 4 Chat Show Crossword Clue, Antihistamine Eye Drops Prescription, Pitaah Movies Online, Giant Killer Bees Movie, Foster Joseph Sayers Lake Depth, My Chase Loan Reddit,